SEJARAH PENDIDIKAN DI INDONESIA

Pendahuluan

“Knowledge is power”

Kutipan yang terkenal dari Francis Bacon tersebut jelas mengungkapkan pentingnya pendidikan bagi manusia. Sumber pokok kekuatan manusia adalah pengetahuan. Mengapa? Karena manusia dengan pengetahuannya mampu melakukan olah-cipta sehingga ia mampu bertahan dalam masa yang terus maju dan berkembang.

Dan proses olah-cipta tersebut terlaksana berkat adanya sebuah aktivitas yang dinamakan PENDIDIKAN. Pendidikan menurut KBBI berarti sebuah kegiatan perbaikan tata-laku dan pendewasaan manusia melalui pengetahuan. Bila kita lihat jauh ke belakang, pendidikan yang kita kenal sekarang ini sebenarnya merupakan ”adopsi” dari berbagai model pendidikan di masa lalu.

Informasi mengenai bagaimana model pendidikan di masa prasejarah masih belum dapat terekonstruksi dengan sempurna. Namun bisa diasumsikan ”media pembelajaran” yang ada pada masa itu berkaitan dengan konteks sosial yang sederhana. Terutama berkaitan dengan adaptasi terhadap lingkungan di kelompok sosialnya.

Pembahasan

1.Sejarah Pendidikan Indonesia Masa Kolonial

Sejarah pendidikan yang akan diulas adalah sejak kekuasaan Belanda yang menggantikan Portugis di Indonesia. Brugmans menyatakan pendidikan ditentukan oleh pertimbangan ekonomi dan politik Belanda di Indonesia (Nasution, 1987:3). Pendidikan dibuat berjenjang, tidak berlaku untuk semua kalangan, dan berdasarkan tingkat kelas. Pendidikan lebih diutamakan untuk anak-anak Belanda, sedangkan untuk anak-anak Indonesia dibuat dengan kualitas yang lebih rendah. Pendidikan bagi pribumi berfungsi untuk menyediakan tenaga kerja murah yang sangat dibutuhkan oleh penguasa. Sarana pendidikan dibuat dengan biaya yang rendah dengan pertimbangan kas yang terus habis karena berbagai masalah peperangan.

Kesulitan keuangan dari Belanda akibat Perang Dipenogoro pada tahun 1825 sampai 1830 (Mestoko dkk,1985:11, Mubyarto,1987:26) serta perang Belanda dan Belgia (1830-1839) mengeluarkan biaya yang mahal dan menelan banyak korban. Belanda membuat siasat agar pengeluaran untuk peperangan dapat ditutupi dari negara jajahan. Kerja paksa dianggap cara yang paling ampuh untuk memperoleh keuntungan yang maksimal yang dikenal dengan cultuurstelsel atau tanam paksa (Nasution, 1987:11). Kerja paksa dapat dijalankan sebagai cara yang praktis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Rakyat miskin selalu menjadi bagian yang dirugikan karena digunakan sebagai tenaga kerja murah. Rakyat miskin yang sebagian bekerja sebagai petani juga dimanfaatkan untuk menambah kas negara penguasa.

Untuk melancarkan misi pendidikan demi pemenuhan tenaga kerja murah, pemerintah mengusahakan agar bahasa Belanda bisa diujarkan oleh masyarakat untuk mempermudah komunikasi antara pribumi dan Belanda. Lalu, bahasa Belanda menjadi syarat Klein Ambtenaarsexamen atau ujian pegawai rendah pemerintah pada tahun 1864. (Nasution, 1987:7). Syarat tersebut harus dipenuhi para calon pegawai yang akan digaji murah. Pegawai sedapat mungkin dipilih dari anak-anak kaum ningrat yang telah mempunyai kekuasaan tradisional dan berpendidikan untuk menjamin keberhasilan perusahaan (Nasution, 1987:12). Jadi, anak dari kaum ningrat dianggap dapat membantu menjamin hasil tanam paksa lebih efektif, karena masyarakat biasa mengukuti perintah para ningrat. Suatu keadaan yang sangat ironis, kehidupan terdiri dari lapisan-lapisan sosial yaitu golongan yang dipertuan (orang Belanda) dan golongan pribumi sendiri terdapat golongan bangsawan dan orang kebanyakan.

Pemerintah Belanda lambat laun seolah-olah bertanggung jawab atas pendidikan anak Indonesia melalui politik etis. Politik etis dijalankan berdasarkan faktor ekonomi di dalam maupun di luar Indonesia, seperti kebangkitan Asia, timbulnya Jepang sebagai Negara modern yang mampu menaklukkan Rusia, dan perang dunia pertama (Nasution, 1987:17). Politik etis terutama sebagai alat perusahaan raksasa yang bermotif ekonomis agar upah kerja serendah mungkin untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Irigasi, transmigrasi, dan pendidikan yang dicanangkan sebagai kedok untuk siasat meraup keuntungan. Irigasi dibuat agar panen padi tidak terancam gagal dan memperoleh hasil yang lebih memuaskan. Transmigrasi berfungsi untuk penyebaran tenaga kerja, salah satunya untuk pekerja perkebunan. Politik etis menjadi program yang merugikan rakyat.

Pendidikan dasar berkembang sampai tahun 1930 dan terhambat karena krisis dunia, tidak terkecuali menerpa Hindia Belanda yang disebut mangalami malaise (Mestoko dkk, 1985 :123). Masa krisis ekonomi merintangi perkembangan lembaga pendidikan. Lalu, lembaga pendidikan dibuat dengan biaya yang lebih murah. Kebijakan yang dibuat termasuk penyediaan tenaga pengajar yang terdiri dari tenaga guru untuk sekolah dasar yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan guru (Mestoko, 1985:158), bahkan lulusan sekolah kelas dua dianggap layak menjadi guru. Masalah lain yang paling mendasar adalah penduduk sulit mendapatkan uang sehingga pendidikan bagi orang kurang mampu merupakan beban yang berat. Jadi, pendidikan semakin sulit dijangkau oleh orang kebanyakan. Pendidikan dibuat untuk alat penguasa, orang kebanyakan menjadi target yang empuk diberi pengetahuan untuk dijadikan tenaga kerja yang murah.

Pendidikan dibuat oleh Belanda memiliki ciri-ciri tertentu. Pertama, gradualisme yang luar biasa untuk penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Belanda membiarkan penduduk Indonesia dalam keadaan yang hampir sama sewaktu mereka menginjakkan kaki, pendidikan tidak begitu diperhatikan. Kedua, dualisme diartikan berlaku dua sistem pemerintahan, pengadilan dari hukum tersendiri bagi golongan penduduk. Pendidikan dibuat terpisah, pendidikan anak Indonesia berada pada tingkat bawah. Ketiga, kontrol yang sangat kuat.

Pemerintah Belanda berada dibawah kontrol Gubernur Jenderal yang menjalankan pemerintahan atas nama raja Belanda. Pendidikan dikontrol secara sentral, guru dan orang tua tidak mempunyai pengeruh langsung politik pendidikan. Keempat, Pendidikan beguna untuk merekrut pegawai. Pendidikan bertujuan untuk mendidik anak-anak menjadi pegawai perkebunan sebagai tenaga kerja yang murah. Kelima, prinsip konkordasi yang menjaga agar sekolah di Hindia Belanda mempunyai kurikulum dan standar yang sama dengan sekolah di negeri Belanda, anak Indonesia tidak berhak sekolah di pendidikan Belanda. Keenam, tidak adanya organisasi yang sistematis. Pendidikan dengan ciri-cri tersebut diatas hanya merugikan anak-anak kurang mampu. Pemerintah Belanda lebih mementingkan keuntungan ekonomi daripada perkembangan pengetahuan anak-anak Indonesia.

Pemerintah Belanda juga membuat sekolah desa. Sekolah desa sebagai siasat untuk mengeluarkan biaya yang murah. Sekolah desa diciptakan pada tahun 1907. Tipe sekolah desa yang dianggap paling cocok oleh Gubernur Jendral Van Heutz sebagai sekolah murah dan tidak mengasingkan dari kehidupan agraris (Nasution, 1987:78). Kalau lembaga pendidikan disamakan dengan sekolah kelas dua, pemerintah takut penduduk tidak bekerja lagi di sawah. Penduduk diupayakan tetap menjadi tenaga kerja demi pengamankan hasil panen.

Sekolah desa dibuat dengan biaya serendah mungkin. Pesantren diubah menjadi madrasah yang memiliki kurikulum bersifat umum. Pesatren dibumbui dengan pengetahuan umum. Cara tersebut dianggap efektif, sehingga pemerintah tidak usah membangun sekolah dan mengeluarkan biaya (Nasution, 1987:80). Guru sekolah diambil dari lulusan sekolah kelas dua, dianggap sanggup menjadi guru sekolah desa. Guru yang lebih baik akan digaji lebih mahal dan tidak bersedia untuk mengajar di lingkungan desa.

Masa penjajahan Belanda berkaitan dengan pendidikan merupakan catatan sejarah yang kelam. Penjajah membuat pendidikan sebagai alat untuk meraup keuntungan melalui tenaga kerja murah. Sekolah juga dibuat dengan biaya yang murah, agar tidak membebani kas pemerintah. Politik etis menjadi tidak etis dalam pelaksanaannya, kepentingan biaya perang yang sangat mendesak dan berbagai masalah lain menjadi kenyataan yang tercatat dalam sejarah pendidikan masa Belanda.

Belanda digantikan oleh kekuasaan Jepang. Jepang membawa ide kebangkitan Asia yang tidak kalah liciknya dari Belanda. Pendidikan semakin menyedihkan dan dibuat untuk menyediakan tenaga cuma-cuma (romusha) dan kebutuhan prajurit demi kepentingan perang Jepang (Mestoko, 1985 dkk:138). Sistem penggolongan dihapuskan oleh Jepang. Rakyat menjadi alat kekuasaan Jepang untuk kepentingan perang. Pendidikan pada masa kekuasaan Jepang memiliki landasan idiil hakko Iciu yang mengajak bangsa Indonesia berkerjasama untuk mencapai kemakmuran bersama Asia raya. Pelajar harus mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran, dan indoktrinasi yang ketat.

Sejarah Belanda sampai Jepang dipahami sebagai alur penjelasan kalau pendidikan digunakan sebagai alat komoditas oleh penguasa. Pendidikan dibuat dan diajarkan untuk melatih orang-orang menjadi tenaga kerja yang murah. Runtutan penjajahan Belanda dan Jepang menjadikan pendidikan sebagai senjata ampuh untuk menempatkan penduduk sebagai pendukung biaya untuk perang melalui berbagai sumber pendapatan pihak penjajah. Pendidikan pula yang akan dikembangkan untuk membangun negara Indonesia setelah merdeka.

Setelah kemerdekaan, perubahan bersifat sangat mendasar yaitu menyangkut penyesuaian bidang pendidikan. Badan pekerja KNIP mengusulkan kepada kementrian pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan supaya cepat untuk menyediakan dan mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan (Mestoko, 1985:145). Lalu, pemerintah mengadakan program pemberantasan buta huruf. Program buta huruf tidak mudah dilaksanakan dengan berbagai keterbatasan sumber daya, kendala gedung sekolah dan guru. Kementrian PP dan K juga mengadakan usaha menambah guru melalui kursus selama dua tahun. Kursus bahasa jawa, bahasa Inggris, ilmu bumi, dan ilmu pasti(Mestoko dkk, 1985:161). Program tersebut menunjukkan jumlah orang yang buta huruf seluruh Indonesia sekitar 32,21 juta (kurang lebih 40%), buta huruf pada tahun 1971. Buta huruf yang dimaksud adalah buta huruf latin (Mestoko dkk, 1985:327). Jadi, kegiatan pemberantasan buta huruf di pedesaan yang diprogramkan oleh pemerintah untuk menanggulangi angka buta aksara di Indonesia dan buta pengetahuan dasar, tetapi pendidikan kurang lebih tidak berdampak pada rumah tangga kurang mampu.

Kemerdekaan Indonesia tidak membuat nasib orang tidak mampu terutama dari sektor pertanian menjadi lebih baik. Pemaksaan atau perintah halus gampang muncul kembali, contoh yang paling terkenal dengan akibat yang hampir serupa seperti cara-cara dan praktek pada jaman Jepang, bimas gotong royong yang diadakan pada tahun 1968-1969 disebut bimas gotong royong karena merupakan usaha gotong royong antara pemerintah dan swasta (asing dan nasional) untuk meyelenggarakan intensifikasi pertanian dengan menggunakan metode Bimas (Fakih, 2002:277, Mubyarto, 1987:37). Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi beras dalam waktu sesingkat mungkin dengan mengenalkan bibit padi unggul baru yaitu Peta Baru (PB) 5 dan PB 8.37. Pada jaman penjajahan Belanda juga pernah dilakukan cultuurstelsel, Jepang memaksakan penanaman bibit dari Taiwan. Jadi, rakyat dipaksakan mengikuti kemauan dari pihak penguasa. Cara tersebut kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai cara untuk menghasilkan panen yang lebih maksimal. Muller (1979:73) menyatakan berdasarkan penelitian yang dilakukan di Indonesia bahwa sebagaian besar masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan, paling-paling hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup yang paling minim, dan hampir tidak bisa beradaptasi aktif sedangkan golongan atas hidup dalam kemewahan.

Pendidikan pada masa Belanda, Jepang dan setelah kemerdekaan sulit dicapai oleh orang-orang dari rumah tangga kurang mampu. Mereka diajarkan dan diberi pengetahuan untuk kepentingan pihak penguasa. Mereka dijadikan tenaga kerja yang diandalkan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Setelah jaman kemerdekaan, rakyat dari rumah tangga kurang mampu terus menjadi sumber pemaksaan secara halus untuk pengembangan bibit padi unggul. Pendidikan sebagai alat penguasa untuk mengembangkan program yang dianggap dapat mendukung peningkatan pemasukan pemerintah.

2.Dua Aliran Pokok Pendidikan di Indonesia

 Setelah kita pelajari berbagai aliran pendidikan secara umum baik aliran klasik, aliran baru maupun aliram modern, yaitu merupakan pemikiran, pandangan, atau gagasan-gagasan tentang bagaimana seharusnya melakukan pendidikan yang terjadi sebelum abad -19 (aliran baru), mereaksi gagasan-gagasan abad 19 (aliran modern), perlu juga dipelajari beberapa aliran pendidikan yang terjadi di masa sendiri. Macam-macam aliran tersebut dapat diketahui dari pandangan-pandangan dan lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh berbagai ahli pendidikan di Indonesia. Macam dan jenis lembaga pendidikan tersebut adanya ragam latar belakang dan kepentingan pendiriannya. Ada yang karena kepentingan ras dan suku seperti sekolah serikat Ambon, karena kepentingan memperjuangkan kaumsesamanya seperti sekolah Dewi Sartika dan sekolah Kartini, karena kepentingan persatuan seperti sekolah Budi Utomo karena kepentingan agama seperti sekolah-sekolah yang diadakan oleh lemabaga-lembaga pendidikan yang dibawah naungan organisasi kemasyrakatan dan keagamaan (NU, Muhammadyah, dsb) dan masih banyak lagi latar belakang dan kepentingannya sehingga bermunculan berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Walaupun demikian kesemuanya jenis lembaga yang bermunculan tersebut bermaksud ingin mewujudkan yang berciri khas atau sesuai dengan karakteristik sesuai dengan budaya bangsa Indonesia sendiri.

Dari berbagai aliran penddidikan di Indonesia ada dua aliran pokok yang perlu kita pelajari yaitu pendidikan Taman Siswa dan Pendidikan INS. Hal ini antara lain karena latar belakang dan kepentingan pendiriannya untuk semua bangsa secara umum tanpa melihat ras, suku, daerah, wilayah , keyakinan, dan keagamaan, atau golongan tertentu saja, sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Disamping itu waktu pendiriannya terutama karena mereaksi pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintak colonial Belanda yang sangat tidak menguntungkan kepentingan bangsa Indonesia , baik kesempatan yang diberikan, diskriminasi bangsa dan golongan, maupun kepentingan hasil pendidikan misalnya hanya untuk menyiapkan pegawai rendahan yang dibutuhkan oleh Belanda. Juga oleh karena gagasan atau pemikiran-pemikirannya dan realisasi pendidikannya telah diakui oleh tokoh-tokoh dari aliran pendidikan dunia. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa gagasan atau pemikiranya telah dilaksanakan dalam pendidikan nasional sekarang ini seperti system among, pelaksanaan sekolah kejuruan dan sebagainya.uraian secara mendalam akan diuraikan pada bahasan berikut ini.

PENDIDIKAN TAMAN SISWA

Riwayat Singkat Pendidikan Taman Siswa

Pendiri pendidikan Taman S atau lebih dikenal dengan perguruan taman siswa ini adalah seorang bangsawan dari Yogyakarta bernama RM. Suwardi Suryaningrat. Dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889dari ayah bernama K.P.H. Suryaningrat .Setelah usia 39 tahun atau 40 tahun (tahun jawa), tepatnya pada tanggal 23 pebruari 1928 berganti nama menjadi Kihajar Dewantara. Pendidikan yang telah ditempuh dimulai dari Sekolah Dasar Belanda (Europesche Lagere School), kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah dokter di Stovia. Berhubung kekurangan biaya, sekolah ini ditinggalkan, kemudian bekerja dan memasuki dunia politik bersama sama lulusan Stovia yang lain seperti Dr.Cipto Mangun Kusuma dan Dr. Danurdirjo Setyabudi(Dr. Douwes Dekker).
pejuangan Sebelum Mendirikan Taman Siswa

Sebelum memasuki lapangan pendidikan, bersama dengan dua teman lainnya Dr.Cipto Mangun Kusuma dan Dr. Danurdirjo Setyabudi, Kihajar Dewantara mendirikan organisasi politik yang bersifat revolusioner, sehingga terkenal dengan nama tiga serangkai pendiri Indische Partij (IP).

Dalam saat itu juga (1912) Kihajar Dewantara bersama dengan Dr. Cipto Mangunkusuma mendrikan Komite Bumiputera yang bertujuan memprotes adanya keharusan bagi rakyat Indonesia yang dijajah untuk merayakan kemerdekaan Nederland dari penindasan Napoleon yang dengan paksa mengumpulkan uang sampai kepelosok – pelosok.Dengan brosur pertama yang berjudul “Seandainya aku orang Belanda”dari karyanya sendiri yang secara singkat isinya tidak selayaknya bangsa Indonesia yang ditindas ikut merayakan kemerdekaan dari bangsa Belanda yang menindasnya.

Karena dianggap bahaya, Kihajar Dewantara diinternir ke Bangka, kemudian dieksternir ke negeri Belanda atas permintaannya sendiri.Pada massa ini dan ditempat inilah ia mendapatkan kesempatan untuk mempelajari masalah pendidikan dan pengajaran. Setelah 4 tahun, dengan tanpa diminta putusan eksternir itu dicabut sehingga ia dapat pulang kembali ke tanah airnya.

Sekembali ketanah airnya ia meneruskan perjuangan politiknya, dimulai lagi dari menulis di surat kabar yang berjudul “ Kembali ke Pertempuran” . ia menjadi sekretaris politik , dan menjadi redaktur tiga majalah dari partai politik (National Indesche Partij) tersebut yaitu De Beweging, Persatuan India , dan Penggugah. Dengan aktifnya kedunia politik hidupnya hanya untuk masuk dan keluar penjara.

Karena semakin kejam Pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia, lebih-lebih terhadap pergerakan rakyat Indonesia dan agar perjuangan untuk kepentingan bangsa lebih bermanfaat maka Kihajar Dewantara meninggalkan medan politik yang nampak, memasuki medan pendidikan dan pengajaran (1921) dimulai dari mengajar pada Sekolah Adhidarma kepunyaan kakaknya R.M Suryopranoto di Yogyakarta.
Perjuangan Setelah Mendirikan Taman Siswa

Setlah satu tahun mengajar di Adhidarma Kihajar Dewntara mendirikan sekolah yang sesuai dengan cita-citanya sendiri (3 Juli !922) dengan nama “Natinal Onderwisj Institut Taman Siswa ” yang kelak diubah menjadi Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Sekolah ini mula – mula hanya meliputi bagian Taman Anak dan Bagian Kursus Guru saja.

Perjuangannya mengalami banyak rintangan , tetapi semuanya dapat diatasi berkat keberanian dan keuletan dari sifat yang dimilikinya, yang dapat dilihat dari beberapa peristiwa berikut ini.

Dalam tahun 1924 ia dikenakan pajak rumah tangga, tetapi ia tidak suka membayarnya , karena keluarganya hanya menempati dua kamar yang dikelilingi kelas kelas di tengah perguruannya. Menurut taksirannya seharusnya tidak kena pajak, dan barang-barang milik perguruan juga seharusnya bebas dari pajak tersebut. Akhirnya barang-barang kepunyaan Taman Siswa dilelang di depan umum. Tetapi kemudian pajak itu dikembalikan setelah Kihajar Dewantara mengajukan protes. Dan atas kedermawanan pembeli, barang – barang milik Taman Siswa yang terlelang tersebut diserahkan kembali kepada Taman Siswa.

Rintangan berikutnya adanya ordonansi Sekolah partikelir yang dikeluarkan pada tanggal 17 September 1932, dimana isinya : Sekolah Partikelir harus minta izin dahulu; guru-guru sebelum memberi pelajaran harus memiliki izin mengjar ;dan isi pelajaran tidak boleh melanggar peraturan negeri dan harus sesuai dengan sekolah negeri.

Kihajar Dewantara menentangnya, karena ordonansi itu diangap melampaui batas. Segera ia mengirim kawat protes kepada Gubernur Jendral. Sikap tersebut mendapat sambutan dari partai-partai serta banyak harian dan diperjuangkan pula di Volkraad. Akhirnya ordonansi itu dibatalkan (1933).

Tipu muslihat lain dengan dikeluarkan “Larangan Mengajar”. Selama 2 tahun (1934-1936) Guru Taman Siswa yang terkena korban lebih dari 60 orang bahkan ada cabang Taman Siswa yang ditutup selama satu tahun.

Mulai bulan Pebruari taun1935 Taman siswa terkena lagi peraturan tentang tunjangan anak yang mulai tahun ini hanya diberikan kepada pegawai negeri yang anaknya bersekolah pada sekolah negeri,sekolah partikelir mendapatkan subsidi,sekolah-sekolah lain yang dapat hak memakai salah satu nama sekolah negeri, misalnya HIS, Voolks Schooldan sebagainya. Oleh perjuangan Kihajar Dewantara akhirnya mulai tahun 1938 tunjangan anak bagi semua pegawai sama tanpa melihat sekolah yang dimasuki.

Perjuangan lainnya adalah menentang Pajak Upah yang diberlakukan tahun 1935. Kihajar Dewantara menentangnya karena dalam Taman Siswa tidak ada majikan dan buruh ,tetapi atas dasar kekeluargaan. Tuntutannya berhasil tahun 1940 sehingga guru-guru Taman Siswa dibebaskan dari PajakUpah tersebut.

Pada jaman Jepang juga dikeluarkan peraturan tentang sekolah partikelir, yang diperbolehkan hanya sekolah kejuruan saja (kecuali sekolah guru), misalnya urusan rumah tangga, pertanian, perindustrian, dan lain-lainya. Karena itu Taman Dewasa diubah menjadi Taman Tani, Taman Madya dan Taman Guru dibubarkan. Pada tahun ini ia pindah ke Jakarta karena diangkat sebagai salah seorang pemimpin Putera (Pusat Tenaga Rakyat).

Pada zaman kemerdekaan ia pernah berturut – turut Mentri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama, Anggota dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Parlemen, serta mendapat gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Kebudayaan dari Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1956. Dan pada tanggal 26 april 1959 Kihajar Dewantara meninggal dalam usia 70 tahun.

3. Pendidikan di Indonesia Setelah Kemerdekaan (1945-1969) 
Pendidikan dan pengajaran sampai tahun 1945 di selenggarakan oleh kentor pengajaran yang terkenal dengan nama jepang Bunkyio Kyoku dan merupakan bagian dari kantor penyelenggara urusan pamong praja yang disebut dengan Naimubu. Setelah di proklamasikannya kemerdekaan, pemerintah Indonesia yang baru di bentuk menunjuk Ki Hajar Dewantara, pendiri taman siswa, sebagai menteri pendidikan dan pengajaran mulai 19 Agustus sampai 14 November 1945, kemudian diganti oleh Mr. Dr. T.G.S.G Mulia dari tanggal 14 November 1945 sampai dengan 12 Maret 1946. tidak lama kemudian Mr. Dr. T.G.S.G Mulia dig anti oleh Mohamad Syafei dari 12 Maret 1946 sampai dengan 2 Oktober 1946. karena masa jabatan yang umumnya amat singkat, pada dasarnya tidak bayak yang dapat diperbuat oleh para mentri tersebut.

1. Tujuan Dan Kurikulum Pendidikan 
Dalam kurun waktu 1945-1969, tujuan pendidikan nasional Indonesia mengalami lima kali perubahan. Sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP & K), Mr. Suwandi, tanggal 1 Maret 1946, tujuan pendidikan nasional pada masa awal kemerdekaan amat menekankan penanaman jiwa patriotosme. Hal ini dapat di pahami, karena pada saat itu bangsa Indonesia baru saja lepas dari penjajah yang berlangsung ratusan tahun, dan masih ada gelagat bahwa Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Oleh karena itu penanaman jiwa patrionisme melalui pendidikan dianggap merupakan jawaban guna mempertahankan negara yang baru diproklamasikan.
Sejalan dengan perubahan suasana kehidupan kebangsaan, tujuan pendidikan nasional Indonesia pun mengalami perluasan; tidak lagi semata menekan jiwa patrionisme. Dalam Undang-Undang No. 4/1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. “Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia yang cukup dan warga negara yang demokaratis secara bertanggung jawab tentang kesejahtraan masyarakat dan tanah air”.
Kurikulum sekolah pada masa-masa awal kemerdekaan dan tahun 1950-an di tujukan untuk:
• meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat,
• meningkatkan pendidikan jasmani,
• meningkatkan pendidikan watak,
• menberikan perhatian terhafap kesenian,
• menghubungkan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, dan
• mengurangi pendidikan pikiran.
Menyusul meletusnya G-30 S/PKI yang gagal, maka melalui TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan kebudayaan di adakan perubahan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yaitu, “Membentuk manusia pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikenhendaki oleh pembukaan UUD 1945”.
2. Sistem Persekolahan
Sistem pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan pada dasarnya melanjutkan apa yang dikembangkan pada zaman pendudukan jepang. Sistem dimaksud meliputi tiga tingkatan yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Pendidikan rendah adalah Sekolah Rakyat (SR) 6 tahun. Pendidikan menengah terdiri dari sekolah menengah pertama dan sekolah menengah tinggi. Sekolah menengah pertama yang berlangsung tiga tahun mempunyai beberapa jenis, yaitu sekolah menegah pertama (SMP) sebagai sekolah menengah pertama umum; kemudian sekolah teknik pertama (STP), kursus kerajinan negeri (KKN), sekolah dagang,sekolah kepandayan putrid (SKP) sebagai sekolah menengah pertama kejuruan; serta sekolah guru B (SGB) dan sekolah guru C (SGC) sebagai sekolah menengah pertama keguruan.
Sekolah menegah tinggi berlangsung tiga tahun, meliputi sekolah menengah tinggi (SMT) sebagai sekolah menengah umum, dan sekolah kejuruan berupa sekolah teknik menengah (STM), sekolah teknik (ST), sekolah guru kepandayan putrid (SGKP), sekolah guru A (SGA) dan kursus guru.

4. Pedidikan di Indonesia Selama PJP I (1969-1993)
Pembangunan jangka panjang meliputi lima pelita, yaitu pelita I-V yang dimulai pada tahun 1969/1970 hingga tahun 1993/1994, atau 25 tahun. Selama kurun tersebut, pendidikan Indonesia Indonesia mengalami kemajuan. Hal ini terutama di tandai oleh semakin luasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; meningkatnya jumblah sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia serta tenaga yang terlibat dalam pendidikan; meningkatnya mutu pendidikan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya; semakin mantapnya sistem pendidikan nasional dengan di sahkan undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang system pendidikan nasional beserta sejumblah peraturan pemerintah yang menyertainya.
Namun demikian, hingga berakhirnya pelita V, pendidikan nasional masi di hadapkan dengan berbagai tantangan baik kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, tantangan yang di hadapi menyangkut pemerataan kesempatan untuk mamperoleh pendidikan khususnya pendidikan dasar, sementara secara kualitatif tantangan yang di hadapi berkenan dengan upaya mutu pendidikan, peningkatan relefansi pendidikan dengan penbangunan, efektifitas dan efisiensi pendidikan.

5. Pendidikan di Indonesi Dewasa Ini

1. wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
Pada tanggal 2 mei 1994 wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun untuk tingkat SLTP dicanangkan. Sepuluh tahun sabelumnya, tepatnya pada tanggal 2 mei 1984, Indonesia juga memulai wajib belajar 6 tahun untuk tingkat SD, bersamaan dengan peresmian berdirinya Universitas terbuka. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mempunyai 2tujuan utama yang berkaitan satu sama lain. Pertama, meningkatkan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi setiap kelompok umur 7-15 tahun. Kedua untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia Indonesia hingga mencapai SLTP. Dengan wajib belajar, maka pendidikan minimal bangsa Indonesia semula 6 tahun ditingkatkan menjadi 9 tahun.

Sasaran-sasaran wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dalam pelita VI adalah, pertama, meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) tingkat SLTP menjadi 66,19% dari keadaan padaawal pelita V yang mencapai 52,67%. Kedua, meningkatkan jumblah lulusan SD/MI yang tertampung di SLTP dan MTs sebesar 5400.000, yaitu dari 2,56 juta pad tahun 1993/1994 menjadi 3,10 juta pada tahun 1998/1999. Ketiga, tercapainya jumblah guru SD yang minimal berkualifikasi D-II sebayak 80%, guru SLYP berkualifikasi D-III sekitar 70%. Tantangan yang di hadapi oleh program wajip belajar pendidikan dasar 9 tahun memang lebih besar jika dibandikan dengan wajib belajar 6 tahun. Alasnya antara lain, pertama, pada saat dimulainya wajip belajar pendidikan dasar sembilan tahun, baru skitar separuh dari kelompok umur 13-15 tahun yang berada disekolah. Kedua, daya dukung berupa dana, sarana, dan tenaga yang dimiliki oleh Indonesia untuk melaksanakan wajip belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak lagi sebanyak pada saat dilaksanakan wajib belajar 6 tahun. Misalnya, pembangunan SD dalam jumblah besar melalui inpres. Ketiga, guna menampung 6,26 juta anak usia 13-15 tahun di SLTP diperlukan sarana, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit. Sejak di mulai pada tahun 1994, program wajip belajar pendidikan dasar sembilan tahun mencapai banyak kemajuan. Indikator-indikator kuantitatif yang di catat menunjukan bahwa angka partisipasi meningkat sejalan dengan semakin bertambahnya ruang belajar, jumblah guru, dan fasilitas belajar lainnya .
2. pelaksanaan kurikulum 1994

Kurikulum 1994 di berlakukan secara bertahap mulai tahun ajaran 1994/1995. kurikulum 1994 disusun dengan maksud agar proses pendidikan dapat selalu menyesuakan diri dengan tantangan yang terus barkembang, sehingga mutu pendidikan akan semakin meningkat. Kurikulum 1984 yang telah berjalan 10 tahun dipandang perlu untuk diperbaharui karena menurut hasil-hasil pengkajian, ditemikan adanya materi kurikulum yang tmpang tindih dan memerlukan penambahan. Misalnya tumpang tindih antara materi PMP, Sejarah Nasional, dan PSPB yang dalam kurikulum 1994 strukturnya lebih di sederhanakan. Disahkannya UU No 2/1989 tentang system Pendididkan Nasional yang diikuti oleh berbagai peraturan pemerintah mempuyai implikasi pada perlunya kurikulum pendidikan mengalami penyesuaian. Menyusul terjadinya informasi, dilakukan kembali revisi atas kurikilum 1994 dengan menata kembali struktur programnya yang kemudian dikenal dengan kurikulum 1994 yang disempurnakan.

`

Pustaka:

Ekadjati, Edi S. 1995. Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah). Pustaka Jaya. Jakarta.

Munandar, Agus Aris. 1990. Kegiatan Keagamaan di Pawitra Gunung Suci di Jawa Timur Abad 14—15. Tesis Magister Humaniora. Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Santiko, Hariani. 1986. “Mandala (Kedwaguruan) Pada Masyarakat Majapahit,” dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV, buku IIb Aspek Sosial Budaya, Cipanas, 3—9 Maret 1986. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, halaman 304—18.